Lagi, PKL Pasar Kodim Datangi DPRD
PEKANBARU - Karena tidak adanya kejelasan dan rencana tindak lanjut dari Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang akan menyelesaikan konflik antara pedagang Pasar Kodim dengan pengelola The Central dibawah PT Peputra Maha Jaya (PMJ), puluhan pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Kodim-Senapelan (FPPK-S) mendatangi Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Senin (2/3).
Kedatangan puluhan pedagang yang terdiri dari kaum ibu-ibu dan bapak-bapak tersebut, menuntut agar Komisi II secepatnya menggelar hearing dan mengundang pihak pengelola, Pemko dan pedagang sendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di The Central Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru tersebut sebagaimana dijanjikan Komisi II dalam pertemuan dengan pedagang sebelum-sebelumnya.
"Selama ini pengaduan kami tidak pernah digubris oleh Komisi II. Kami melihat Komisi II tidak serius untuk menindaklanjuti keluhan yang kami alami, karena sampai saat ini, tidak ada rencana tindak lanjut untuk menggelar hearing antara pengelola, pedagang maupun pihak Pemko,"kata Ketua FPPK-S Ir Darma Nova Siregar, usai menggelar pertemuan di ruang Komisi II.
Akibat tidak adanya tindak lanjut tersebut, Darma menyebutkan bahwa pedagang mengalami tekanan karena sering diancam oleh pengelola secara terus menerus. Terakhir, pihaknya mendapat pengancaman bahwa kios pedagang akan diputuskan aliran listriknya.
"Pengelola bahkan memberikan Surat Peringatan (SP) III dan disitu kami diancam bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2015 akan ada pemutusan aliran listrik apabila pedagang tidak membayar,"jelasnya.
Darma dan rekan-rekannya berharap, kedatangannya kali ini benar-benar digubris dan dirinya juga mendesak agar dewan segera membentuk pansus untuk pengalihfungsian lahan pasar kodim menjadi bangunan komersil tersebut.
"Kami berharap aspirasi kami untuk pasar pasar kodim ini benar-benar ditanggapi, soalnya sudah terlalu banyak hal aneh didalam bangunan pasar kodim itu, surat sudah kami layangkan juga tapi tidak ditanggapi, bahkan pemko sendiri juga tidak ada tindak lanjut makanya kami mengadu ke DPRD,"jelasnya.(mpr/nto)
