Bupati Rohul Segera Sikapi Surat Edaran Mendagri
Portalriau.com PASIRPANGARAIAN- Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad MSi, mengatakan segera menyikapi atau memproses pergantian antar waktu (PAW) bagi Anggota DPRD Rohul yang lompat pagar alias pindah partai saat mencalonkan diri di Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
Sesuai surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3294/Sj, tanggal 24 Juni 2013 yang diterima bupati, menyebutkan bagi Anggota DPRD kabupaten/ kota mendaftar caleg bukan dari partai asalnya harus mengundurkan diri dari jabatan wakil rakyat priode 2009-2014. "Tergantung proses di pihak DPRD. Kita dari pemerintah daerah hanya menunggu dan segere menindaklanjuti untuk disampaikan ke Gubernur Riau. Kita ikuti prosedur dan mekanisme berlaku. Sebenarnya proses PAW sedang berjalan," kata Bupati Rohul kepada wartawan, Rabu (10/7/2013).
Menurut bupati, anggota DPRD Rohul yang nyaleg dengan cara lompat partai jelas memberikan dampak terhadap kinerja. Sudah seharusnya, pasca pindah partai, anggota DPRD ini tidak lagi menerima fasilitas dari pemerintah daerah setempat. "Seharusnya dari internal partai yang menentukan sikapnya. Hanya mereka yang berhak bagi anggota melanggar aturan," jelasnya.
Bupati Rohul mengharapkan, anggota DPRD yang kembali nyaleg bukan dari partai asalnya agar mematuhi peraturan. Sesuai SE Mendagri, sebelum 1 Agustus mendatang, anggota DPRD yang lompat partai sudah seharusnya mengundurkan diri sebelum KPU mengumumkan daftar calon tetap (DPT).
Berdasarkan data dirangkum riauterkinicom, ada sejumlah anggota DPRD Rohul priode 2009-2014 yang mencalonkan diri dari partai lain terdiri Asri T SPd dari PBR pindah ke PAN, H Bahron Lubis dari PPPI pindah ke Hanura, Wahyuni S.Sos,MSi dari PPRN pindah ke Partai Gerindra, Hj Hasmeri dari PKNU pindah ke Partai Golkar. Sementara anggota DPRD Rohul H Ardiman Daulay yang awalnya dari PBR pindah partai ke PAN. Hardiman maju sebagai caleg DPRD Riau.***(adv/hum/red)
