Sejumlah Aktifis Ancam Akan Unjuk Rasa Besar-Besaran
Portalriau.com - ROKAN HULU - Sejumlah aktifis di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengancam akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran, jika pihak Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian dan Mahkamah Agung (MA) RI, membebaskan tersangka Mantan Bupati Rohul, Achmad dari dari jeratan para penyidik Polda Riau.
Penegasan ini disampaikan, E. Muda, TH. Nasution, Guntur Siregar dan S Hasibuan di Pasir Pangaraian, Rabu (17/8), menurut mereka penegakan hukum sangat perlu dilakukan dengan seoptimal mungkin di Negeri Seribu Suluk.
"Janganlah aparat di Rohul ini beraninya hanya menghukum masyarakat kecil, karena sebagai warga negara Indonesia yang taat pada hukum, seharusnya mendapat perlakuan yang sama di depan hukum," pungkas E. Muda.
Lanjut, S Hasibuan, ini mentang-mentang Mantan Bupati Rohul, kok tidak bisa dihukum, kenapa begitu atau mungkin sudah ada konkalikong atau main mata. "Kami mengapresiasi sikap para penyidik Polda Riau yang tak pandang bulu dalam penegakan hukum, memang semua orang bersalah harus diserahkan kepada hukum dan diadili, tapi sayang hingga hari ini, kenapa mereka juga belum dilakukan penahanan," papar mereka.
"Kami mengapresiapi kinerja Ketua PN Pasir Pangaraian dan Kapolres Rohul yang baru menjabat, kiprah mereka di tengah masyarakat dari hasil pantauan kami untuk sementara waktu, cukup mumpuni dalam melayani masyarakat, tapi jika mereka membebaskan pelaku propokator pencurian Tandan Buah Segar (TBS) persoalan perkebunan di Kecamatan Kepenuhan, ini sangat jadi pertanyaan rakyat," tegas Guntur Siregar.
Tambah, TH Nasution, di sinilah kualitas para hakim di PN Pasir Pangaraian diuji, apakah mereka memiliki mental dan bernyali untuk menegakkan kebenaran, ketika berhadapan dengan mantan pejabat yang namanya Achmad atau mungkin mereka hanya beraninya sama rakyat kecil saja.
"Tapi kami yakin pada para hakim akan berbuat seadil-adilnya, tapi jika tidak kami sebagai masyarakat kecil akan mengadakan aksi besar-besar baik PN Pasir Pangaraian, di MA, bahkan bila perlu ke Instana Presiden RI," tutup mereka dengan kompak. (DPR)
