Aktifis Rohul Minta Kasek SMPN 1 Rambah Dicopot
ROKAN HULU-Aktifis Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), meminta kepada Komis III DPRD Rohul dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Rohul Muhammad Zen, supaya mencopot Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 1 Rambah, sebab dinilai sangat arogan.
Informasi ini disampaikan, Aktifis Rohul, Mintarija, Ade Irwan Hudayana dan lainnya, di Kota Pasir Pangaraian, Rabu (2/3), kedua menilai tindakan sang kasek Ismail sangat keterlaluan. Sebab baru-baru ini saja sudah dua murid diberhentikan dan dikeluarkan surat pindahnya.
"Kita akui anak memang anak itu nakal dan kurang ajar, tapi mereka untuk diajar pergi sekolah, supaya tidak nakal dan pintar, kalau sudah baik-baik dan pintar pergi sekolah, ini kami kalau kepala sekolah tidak layak dan tidak menjadi seorang kasek, masa main pecat saja, jadi menurut saya karena anak nakal dan bodohlah makanya ada guru," tegas Mintarija
Sementara salah seorang orang tua siswa, inisial J mengakui kalau anaknya memang agak bandel dan suka merokok. "Saya tidak ingin dia berhenti sekolah, karena walaupun dia nakal tetap anak saya, maka saya titip di sekolah supaya jadi orang baik-baik," katanya dengan wajah yang agak sedih.
Sehari-hari orang tua mengaku kerja sebagai pedagang gorengan, anaknya disuruh sekolah setiap pagi. Tapi laporan dari pihak kalau anak sering tak masuk dan sering terlambat dan harus membayar denda 1 kali 5 batako.
"Itu saya penuhi, tapi bersikukuh untuk memindahkan anak saya, padahal sebentar mau Ujian Nasional (UN) mana ada sekolah yang akan menerimanya, kalau sekolah di SMPN1 saya disuruh menanda tangani kalau anak saya harus bersedia tidak lulus," ungkapnya.
Dirinya, mengaku sudah sering dipanggil pihak sekolah kalau gurunya bilang anaknya suka merokok sering alpa dan sering telat. "Karena kami tak punya kenderaan, biasanya anak saya jalan kaki ke sekolah, nanti kalau terlambat akan dijemur, anak tak kuat dengan terik panas matahari," ujarnya.
Ketika hal dikonfirmasikan dengan Kasek SMPN 1 Rambah, Ismail, membantah kalau anak tersebut akan dipindahkan, itu hanya sekedar mob atau shokc terapi, kemudian adanya sanksi batako juga tidak benar.
"Kalaua saya nak diberintakan dari kepala sekolah diberintakanlah, suruh saja orang tuanya kemari, itu tidak ada urusan kalian," cetusnya.
Sekretaris, Komite Sekolah Agustury Daulay, mengaku kalau ada sanksi batako itu di luar kesepakatan antara guru dan komite. "Kita tidak ada kesepakatan kalau anak alpa harus didenda dengan batako," tutupnya(dpr/raj)
