Dinilai Lelang Media Tak Sesuai Aturan, Sejumlah Aktifis Bakal Datangi Polres Rohul
ROKAN HULU-Dinilai tak sesuai aturan pengadaan lelang barang dan jasa, di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Pemkab Rokan Hulu (Rohul), sejumlah Aktifis bakal mendatangi Mapolres Rohul, mereka meminta supaya (Kabag) Humas Setkab Rohul, Sofwan, Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan kroninya dipanggil polisi.
Hal tersebut, disampaikan, Ketua LSM Penjara Rohul, Buaminto, di dampingi Sekretaris Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Rohul, di Pasir Pangaraian, Senin (18/7), sebutnya, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemkab Rohul, untuk anggaran media itu sesuai dengan RUP Sekretariat Daerah Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2016.
Katanya, kegiatan swakelola dan penyedia, pada nomor 5 Kerja Sama Mas Media dan Elektronik Rp 500.000, Nomor 41 Kerja Sama Mas Media dan Elektronik Rp 102.000.000, kemudian Nomor 47 Kerja sama Mas Media dan Elektronik Rp 408.800.000.
“Selanjutnya, pada paket Nomor: 197 Kerjasama Mas Media dan Elektronik Rp 1.440.000.000, pada Nomor 241 Kerjasama Mas Media dan Elektronik Rp 24. 000.000 dan pada nomor 245 Kerjasama Mas Media Cetak Elektronik Rp 102.000.000,” beber Rambe lagi.
“Sedangkan anggaran untuk Advetorial media website atau online, Rp 408.000.000 dengan sisa Rp 2.820.00, ini tidak jelas kapan dilaksanakan pelelangannya,” imbuhnya.
Jelasnya, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada Lampiran II Tata Pemilihan Penyedia Barang pada ponit (4) a. Pelelangangan b. Penunjukan Langsung, c Pengadaan Langsung dan d Kontes.
“Anehnya tak satupun mereka penuhi, bahkan sepertinya pengadaan media di Humas Pemkab Rohul, tidak pernah mengadakan pengadaan sesuai aturan, contohnya, klarifikasi, pengumuman resmi, siapa pemenangnya tidak jelas, karena yang ada hanya membayar uang sesuai dengan selera mereka dan kroni-kroninya atau dugaan ada mata mata saja ,” tuturnya.
Terangnya, kembali, mereka hanya membayar kepada orang-orang dinilai mereka suka dengan orangnya dan medianya, jika tidak mau, mereka tak segan-segan dengan nada mengancam diputus saja kontraknya.
“Maka kami minta kepada Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono, supaya segera memanggil Kabag Humas dan jajarannya, karena dinilai telah melakukan KKN secara berjamaah,” tegasnya.
Diungkapkanya, herannya lagi banyak wartawan yang memiliki media baik cetak, elektronik dan online tidak mendapat kontrak, malah stap-stap Humas Pemkab Rohul yang mendapat kontrak, seperti honorer di Radio Pemerintah Daerah (RPD) Rohul.
"Itu jelas-jelas KKN, seharusnya mereka sudah jadi honor Pemkab Rohul, tidak usah lagi mengambil dana pembinaan untuk wartawan tersebut," tukasnya.
Saat Salah Satu Kasubbag di Humas Pemkab Rohul atas nama Tika dikonfirmasi, mengatakan kalau dirinya hanya menyampaikan, kalau tidak mau kerja sama tidak masalah, karena ini melanjutkan kontrak tahun yang lalu. (dpr/raj)
