Dewan Tak Yakin Imigran di Riau Minta Suaka
PEKANBARU- Keberadaan imigran gelap di Pekanbaru yang berdalih mencari suaka yang kini jumlahnya hampir 600 orang, mulai dipertanyakan. kalangan DPRD Pekanbaru tak percaya imigran ini mencari suaka di Propinsi Riau.
"Mereka masuk dengan pola terstruktur, mereka memiliki uang dan membayar dengan mahal untuk ke Pekanbaru ini. Kita takut ada misi dari mereka ini. Kalau sekedar mencari suaka tak mungkin,"ungkap Anggota DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Rabu (18/3).
Menurut politisi Demokrat ini, memang Kota Pekanbaru dan Riau secara umum, merupakan sasaran empuk untuk pelarian imigran. Secara geografis, Provinsi Riau memiliki wilayah perairan yang cukup luas dan terintegrasi langsung dengan negara luar.
"Ditambah lagi kondisi daerah Riau saat ini belum memiliki sistem keamanan yang kuat," ujar Azwendi.
Sebelum terlambat, ujar Azwendi, maka kepada pemerintah diharapkan segera bertindak. Karena alasan mencari suaka para Imigran tidak jelas dan mengancam sisi sosial, kebudayaan, dan akidah umat Islam yang mayoritas di Pekanbaru.
"Menurut saya memang Pekanbaru ini menjadi sasaran mereka karena Pekanbaru ini heterogen, mereka para imigran lebih mudah berinteraksi, apa lagi kita sangat terbuka menerima orang luar," urainya.
Dari pantauan Azwendi di lapangan, saat ini sejumlah warga Pekanbaru sudah mulai akrab dengan imigran, demikian juga para remaja dan mahasiswa. Maka kondisi ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pergaulan remaja.
"Barang kali para mahasiswa berinteraksi sekedar belajar memahami bahasa asing, namun dampaknya kedepan semakin lama mereka berinteraksi, kan kita tak tahu. Untuk itu sebelum terlambat, ini harus diantisipasi karena kita yakin mereka ada misi," pinta Azwendi.
Kepada Pemerintah Provinsi Riau diminta agar membuat ketegasan dengan cara mengumpulkan para imigran di satu tempat yang jauh dari lingkungan masyarakat.
"Letakkan mereka di luar Pekanbaru, seperti pulau di Bengkalis. Kalau di Pekanbaru kita tak bisa pantau mana yang imigran dan warga tempatan," tukasnya.
Untuk sementara ini, Azwendi juga meminta agar Pemprov maupun Pemko Pekanbaru menurunkan tim memantau aktivitas para imigran. Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah mewajibkan para imigran gunakan tanda pengenal, namun belakangan diketahui tak ada imigran menggunakan bad tanda pengenal.
"Pantau mereka, kalau alasan keterbatasan tenaga di Kantor Imigrasi, bisa dikordinasikan dengan Satpol PP kota dan provinsi. Pihak intelejen juga harus pantau mereka. Mereka datang membawa misi," pungkasnya.(mpr/nto)
