Rakor Monitoring dan Evaluasi Raskin, Kedepan, Pelayanan Program Raskin Ditingkatkan
BENGKALIS – Sejauh ini pelayanan program raskin di Kabupaten Bengkalis berjalan baik. Kedepan, diharapkan pelayanan program ini terus ditingkatkan, sehingga pendistribusian raskin tepat sasaran menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Burhanudin, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Raskin di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Senin (23/11/2015). Rakor ditaja oleh Bagian Ekonomi Setda Bengkalis dihadiri Kepala Bagian Perekonomian, Bambang Irawan, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri, Kepala BPS Bengkalis,Tim Koordinasi raskin se-Kabupaten Bengkalis sejumlah 100 Peserta.
Dikatakan Sekda, pelaksanaan Rakor ini sebagai bentuk komitmen dalam menunjang program bantuan beras miskin (raskin). Disamping itu, melalui rakor ini hendaknya mampu menyatukan pemahaman dan persepsi dalam upaya meningkatkan pelayanan program raskin di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis.
Pada tahun 2015 Kabupaten Bengkalis mendapat alokasi raskin dari pusat (APBN) sebanyak 19.987 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah masih jauh dari yang dibutuhkan, sehingga Pemkab Bengkalis menyediakan anggaran untuk membiayai tambahan pagu raskin untuk 10.000 RTS-PM sehingga total keseluruhan yang mendapat bantuan raskin sebanyak 29.987 RTS-PM.
“Secara umum perkembangan pelaksanaan program raskin kabupaten bengkalis secara nasional sudah sangat baik. untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim koordinasi raskin kabupaten, kecamatan, para camat dan para kades/lurah karena atas kerja keras bapak/ibu sekalianlah program ini telah dapat berjalan dengan baik,” tandas Burhanudin.
Sekda minta agar beberapa persoalan yang ada pada tahun 2014, diperbaiki, diantaranya menyangkut validitas data penerima raskin, optimaliasi pemeriksaan kualitas dan kuantitas, sistem pelaporan relatif harus dipatuhi, pendistribusian harus sesuai dengan prosedur dan petunjuk dan pemakaian kartu kendali dalam pembagian raskin yang telah dicetak oleh bagian perekonomian.(dpr)
